Kenali Berbagai Jenis HAM di Indonesia

Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM, sekaligus mengingatkan masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum tuntas.

Hari HAM internasional diharapkan tidak semata jadi ajang perayaan belaka. Merunut dari sejarahnya, hari tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang merilis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

HAM di Indonesia

Di Indonesia, HAM diatur dalam UU RI Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Jenis-jenis HAM

Kebanyakan hal yang dikenali atau dipahami sebagai HAM adalah persoalan kekerasan. Padahal, setidaknya ada 6 jenis HAM yang wajib mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum yang berlaku. Enam jenis HAM itu meliputi Hak Asasi Pribadi, Hak Asasi Ekonomi, Hak Asasi dalam Hukum dan Pemerintahan, Hak Asasi Politik, Hak Asasi Sosial Budaya, dan Hak Asasi Prosedur Hukum.

Hak Asasi Pribadi

Hak ini mencakup semua persoalan kebebasan pribadi manusia seperti kebebasan hak hidup, beribadah, mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM ini yang sangat banyak di dunia termasuk Indonesia.

Hak Asasi Ekonomi

Hak ini mencakup persoalan kepemilikan barang dan mendapatkan penghidupan yang layak.

Hak Asasi dalam Hukum dan Pemerintahan

Hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Kasus pelanggaran HAM ini pun cukup banyak dijumpai di sini.

Hak Asasi Politik

Hak untuk memilih dan dipilih dalam hukum demokrasi yang diberlakukan. Jenis pelanggaran HAM ini terjadi bila ada yang berusaha melanggar atau merampas hak orang lain.

Hak Asasi Sosial Budaya

Hak yang dimiliki setiap orang di ranah kehidupan sosial dan budaya.

Hak Asasi Prosedur Hukum

Hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai prosedur hukum yang berlaku, misalnya jika terlibat kasus, termasuk untuk menghadapi proses penyidikan, penggeledahan, advokasi, dan lain sebagainya.